organisasi perangkat daerah. 6. organisasi perangkat daerah

Jenis. Sumber Data : Olahan kertas kerja perumusan kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2019. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan Organisasi Berkaitan organisasi perangkat daerah, secara ini pun diklasifikasikan dalam bentuk 3 (tiga) tipe, yakni normatif diatur pada Pasal 208 Undang Udang nomor Badan tipe A, tipe B dan tipe C. Dimana reformasi birokrasi dibidang organisasi perangkat daerah yang diamanatkan Peraturan Pemerintah tersebut adalah organisasi perangkat daerah yang bisa menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif, efisien dan rasional, dengan PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi perangkat Daerah dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat: 1. (2020). Sekretariat Daerah. 1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Diubah dengan : PP No. Hal ini tentunya membawa perubahan yang signifikanterhadap restrukturisasi perangkat daerah. go. Medan Merdeka Selatan No. Si Jl. STRUKTUR ORGANISASI Status. Penyusunan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus menerapkan model partisipasi anggaran yaitu melibatkan pegawai OPD dari kepala OPD sampai dengan staff. Lokasi. Konsep, organisasi. Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren. Bagian Perencanaan dan Keuangan 3. Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak PERGUB ini mengatur mengenai kedudukan, organisasi, tugas, dan fungsi; tata kerja;. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 1270,. id bpbd@purbalinggakab. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan penataan perangkat daerah di lingkungan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 ten tang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DaerH h Khusus Ibukota Jakarta; 8. 2. Bahasa Indonesia. 2. 61 Tahun 2016 tentang edudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. - 7 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan. f - 34 - menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Selain itu, Wali Kota Depok juga berhak mengatur perangkat daerah. Pembentukan dan Susunan. Judul. Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, adalah salah satu langkah melakukan reformasi birokrasi. 89, TLN No. . go. 98 tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 1 orang Pejabat Eselon II, 20 orang Pejabat Eselon III (1 Sekretariat, 5 Bidang, 14 UPT, dan kelompok. Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; d. ID. Dr. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Jalan Dr. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. ABSTRAK PERATURAN. lembaga . R. Peraturan Pemerintah (PP) NO. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pengaruh utama perempuan tidak terlepas dari paradigma dalam pemberian upah kepada tenaga kerja perempuan. Jaya Mualimin, Sp. dan Kelurahan. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119, Indonesia, Telp (0721) 482859-0, 486711-0 Fax (0721) 486396. 7. Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tertuang Dalam Peraturan Daerah ( Perda ) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta :Halaman ini telah diakses 2401 kali. Badan/Pengarang: Pasuruan (Kabupaten) Judul: PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 176 TAHUN. 9, Mugassari, Semarang Sel. Pasal 5 Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, harus memperhatikan asas: a. Sutomo No. (031) 3520005, 3254001 - 11 psw. Telp: 024-8415548, 8453676 Email: ppid@jatengprov. Workshop Peningkatan Kapasitas Inovasi Perangkat Daerah dibuka oleh Bapak Kepala BRIDA yang dilaksanakan di Surakarta. BAB IV STAF AHLI Pasal 6 (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , perangkat daerah propinsi dan Kabupaten/ Kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Untuk standardisasi serta tertib penataan kelembagaan perangkat daerah organisasi perangkat daerah. 2007. Dataset terkait topik Pemerintah dan Desa ini dihasilkan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu. PP 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat daerah. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022. Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Manado; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten; b. TATA KERJA DINAS –DINAS DAERAH KABUPATEN MIMIKA. 1. 17, LD 2021/No. 5, LD. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff. Kecamatan. Perangkat Daerah adalah: Pertama, mem-bentuk organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Pasal 5 Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas : a. Kepala daerah baik wali kota dan bupati, melakukan tugas pemerintahan dibantu oleh secretariat daerah. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DaerahABSTRAK: Dalam rangka mengoptimalkan urusan Pemerintahan di Kota Pangkalpinang yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah serta guna memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan amanat Peraturan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Derah. 165, LL SETNEG : 13 HLM. 1. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 . idABSTRAK: bahwa dalam rangka menyesuaikan kembali pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan perkembangan kebutuhan organisasi saat ini, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten MimikaVariabel Organisasi Perangkat Daerah Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang. 1: Arif Mediastomo, S. 8 Putussibau Telp 0876543212 . 5 halaman; 1 halaman penjelasan. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. f - 34 - menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Penyusunan organisasi perangkat daerah tersebut berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani baik yang bersifat urusan wajib dan atau urusan pilihan. Bagian Umum Bagian. 223, Tanjungkarang Pusat, Pengajaran, Kec. 2019. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah . Berdasarkan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang diatur dalam pedoman ini. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119, Indonesia, Telp (0721) 482859-0, 486711-0 Fax (0721) 486396. (3) Unit pelayanan perijinan terpadu dapat ditetapkan berbentuk Kantor apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang atau sama dengan 70 (tujuh puluh). Glosarium. 1. Bahasa Indonesia. 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, badan terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang, sekretariat terdiri atas 3 subbagian, dan tiap-tiap bidang terdiri atas 2 subbidang atau kelompok jabatan fungsional. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat. 02 May 2023. Berlaku. Inspektorat. Silahkan Download File Lingkup OPD Kabupaten Maluku Tenggara. 1. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. Pasal 17 (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Alamat Organisasi Perangkat Daerah Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan. Lokasi. METADATA PERATURAN. U. 1. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas. 16. Belum Tersedia. Si: IV/a: Kepala Subbagian Keuangan Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum. 15. Bahasa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanPeraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; Mengingat : 1. Download Free PDF View PDF. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Drs. masing-masing unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri; c. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada kriteria penataan Organisasi Perangkat Daerah. Pahlawan 110 Surabaya, Jawa Timur 60174 Telp. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi, terdiri atas: a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008. a. Inspektorat. 4. 1 SlawiStruktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. Badan Kepegawaian Daerah. Organisasi perangkat daerah mempunyai tugas membantu -6- gubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. PP 41-2007 Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 I Tahun. 01 Kepahiang - Bengkulu: 2: Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi. idTipe Dokumen. id Media Sosial Kami. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019. dinas paling banyak 12 (dua belas); dan d. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. di lingkungan pemerintah kabupaten karawang . MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH. Dinas Kesehatan. BAB IV TUGAS DAN FUNGSIDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023. BATAM – PEMERINTAH Kota Batam menindak lanjuti surat Sekjen Kemendagri Nomor: 061/4315/SJ Tanggal 12 Agustus 2021 terkait evaluasi kelembagaan Sekretariat Daerah seluruh Indonesia. Pahlawan No. Dalam. dinas paling banyak 12 (dua belas); dan d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri9. Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah . INSPEKTORAT . PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Tangerang . Pasal 42 (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penataan organisasi perangkat daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas. Organisasi Perangkat Daerah (Lem,:aran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)', 7. Dan, dari 126 Pasal dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, tidak ada satu pun dituliskan kalimat kepala Organisasi Perangkat Daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah. ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok, telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah. b: Pasca Sarjana: 3: AYUN PRATUNI , SSTP: III/d: Kepala Subbagian Perencanaan Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras: IV. Lokasi. Organisasi Perangkat Daerah terdifi dari Sekrotariat Daerah. Sekretariat. Temanggung. Organisasi Perangkat Daerah. jumlahnya sehingga berdampak terhadap kinerja organisasi. Tipe Dokumen. Organisasi Perangkat Daerah (Lem,:aran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)', 7. Efisiensi; c. Nawak Ngalam & Nawak Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur &. Bagian Organisasi 2. COM, TALIABU - Bapemperda DPRD Pulau Taliabu, melakukan rapat lintas dinas. 2007 No. ABSTRAK PERATURAN. T PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 223, Tanjungkarang Pusat, Pengajaran, Kec. Skripsi tersebut untuk memperoleh gelar sarjana dari fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah palembang. ALAMAT KANTOR GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR : Jl. Menuju Predikat WBK, RSUD Bendan Ikuti Verifikasi Lapangan Zona Integritas KemenPAN RB. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - STRUKTUR ORGANISASI Status. Inspektur; b.